Penjelasan Mekanisme Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018

Berikut ini adalah arsip berkas informasi Mekanisme Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018. Download file format .pdf.

Mekanisme Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks/keterangan mengenai Mekanisme Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018:

Regulasi Baru Tahun 2018

Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Permendikbud No. 10 Tahun 2018 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsi PNSD.

Intisari: Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Beban Kerja:

Pasal 2

(1) Guru Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam.
(2) Dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal. (2) Behan kerja selama 40 (empat puluh jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 37 ,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.
(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kegiatan Gurru di Sekolah:

Pasal 3

(1) Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) bagi Guru mencakup kegiatan pokok:

a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;

b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;

c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;

d. membimbing dan melatih peserta didik; dan

e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru.

Tugas Tambahan = 12 JTM atau Pembimbingan 3 Rombel (untuk Guru BK dan TIK). Kecuali butir e 6 Jam Butir f : Tugas Tambahan Lain.

Tugas Tambahan Lain Maksimal 6 JTM atau Pembimbingan 1 Rombel (untuk Guru BK dan TIK) untuk 2 jenis Tugas Tambahan atau Lebih

JTM Minimal:

Untuk Guru yang mendapat Tugas Tambahan Lain Harus memenuhi 18 Jam Tatap Muka atau Membimbing 4 Rombel (BK dan TIK)

JTM di Sekolah Lain:

Dibolehkan Maksimal 6 JTM
Pada Sekolah yang masih 1 Zona dengan Sekolah Pangkal
Pada Sekolah yang kekurangan Guru
Penentuan Zona Oleh Dinas

Contoh Pemenuhan 24 Jam:

Mengajar di Sekolah Induk : >=24 Jam
Mengajar di Sekolah Induk : 18 Jam
Tugas Tambahan Lain : 6 Jam
Mengajar di Sekolah Induk : 12 Jam
Tugas Tambahan Lain : 6 Jam
Mengajar di Sekolah Lain : 6 jam

Rangkap Tugas Tambahan:

Merangkap Tugas Tambahan dengan Tugas Tambahan Lain diperbolehkan namun tidak dianggap sebagai pemenuhan JTM

Penghitungan Kebutuhan Guru:

Pasal 8

(1) Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

(2) Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN:

Tugas Tambahan Lain (Ekuivalensi) hanya diberikan pada Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban Tatap Muka 24 Jam pada Sekolah yang tidak kelebihan Guru
Dasar Perhitungan Kebutuhan Guru: - JJM Kurikulum, - Jumlah Rombel Tersedia, - Guru yang mendapat Tugas Tambahan

Perhitungan Kebutuhan Guru:

Rumus Kebutuhan Guru: (JJM Kurikulum x Jumlah Rombel) + (JJM Tugas Tambahan) / 24 Sisa >0.5 dibulatkan ke atas.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Validasi Pengisian Data Individu PTK:

Nama : sesuai dengan ijazah, tanpa gelar. Gelar pada kolom tersendiri.
Tgl Lahir : sesuai dengan akta kelahiran/Ijazah
Nama ibu : tanpa gelar (alm/hj./dll)
Status Kepegawaian harus diisi lengkap.

Status CPNS/PNS/GTY/Honor Daerah/Honor Sekolah
Sumber gaji : Yayasan/APBD/Sekolah
Lembaga Pengangkat : Pemda/PemPus/KaSek
No SK harus diisi dengan benar (jika kurang dari 10 digit di tambahkan dengan nama kab/kota)
NIP Baru (jika sudah ada)

Sekolah Induk:

Centangan Sekolah Induk Harus diisi, jika sekolah tersebut adalah sekolah induk/pangkal PTK yang bersangkutan.
Sekolah Induk hanya diperbolehan satu (1) untuk setiap PTK walau mengajar di beberapa sekolah.
Jika Sekolah Induk tidak dicentang atau lebih dari 1 sekolah induk yang dicentang maka data PTK yang bersangkutan dianggap TIDAK VALID.
Jam mengajar minimal 6 jam pada Sekolah Induk, termasuk Kepala Sekolah.

Tugas Tambahan:

Tugas Tambahan yang diakui :

– TK

1 Kepala Sekolah

– SD

1 Kepala Sekolah

– SMP

1 Kepala Sekolah
3 Wakil Kepala Sekolah maksimum, dengan perhitungan: - 1 – 9 Rombel : 1 wakil kepala sekolah; - 10 – 18 rombel : 2 wakil kepala sekolah; - 19 – ~ rombel : 3 wakil kepala sekolah
1 Kepala perpustakaan
1 Kepala Laboratorium

– SMA

1 Kepala Sekolah
1-3 Wakil Kepala Sekolah
1 Kepala Laboratorium
1 Kepala Perpustakaan (cek dengan sarpras dan nomor pokok perpustakaan)
K13

– Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)

1-6 rombel : 1 pembina
7-12 rombel : 2 pembina
3-18 rombel : 3 pembina
19 - ~ : 4 pembina

Dasar Hukum Jumlah Wakasek

Jumlah wakil kepala sekolah maksimal 4 orang yang terdiri dari Urusan Kurikulum, Urusan Kesiswaan, Urusan Sarana Prasarana, dan Urusan Hubungan Masyarakat (Instrumen PK tugas tambahan guru pada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010)

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 (Standar Pengelolaan):

a) SD tidak memiliki wakil kepala sekolah.

b) SMP memiliki 1 wakil kepala sekolah.

c) SMA memiliki 3 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana Prasarana).

d) SMK memiliki 4 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Hubungan lndustri).

Berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004 tentang Pedoman Tipe SMP:

Tipe A (? 27 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
Tipe A 1 (24-26 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe A2 (21-24 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe 8 ( 18-20 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe 81 (15-19 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe 82 (12-14 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
Tipe C (9-11 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
Tipe C 1 (6-8 rombel) : tidak memiliki wakil kepala sekolah
Tipe C2 (3-5 rombel) : tidak memiliki wakil kepala sekolah

Dasar Hukum Jumlah Wakasek (2)

Berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004 tentang Pedoman Tipe SMP:

Tipe A (? 27 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah
Tipe A 1 (24-26 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe A2 (21-24 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe 8 (18-20 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe 81 (15-19 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah
Tipe 82 (12-14 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
Tipe C (9-11 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
Tipe C 1 (6-8 rombel) : tidak memiliki wakil kepala sekolah
Tipe C2 (3-5 rombel) : tidak memiliki wakil kepala sekolah

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 dan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 541/C.C3/Kep/MN/2004:

SMA/SMK memiliki 4 wakil kepala sekolah (Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Hubungan Masyarakat)
SMP berdasarkan tipe sekolah: (a) Tipe A (? 27 rombel) : memiliki 4 wakil kepala sekolah (b) Tipe A1 (24-26 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah (c) Tipe A2 (21-24 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah (d) Tipe 8 (18-20 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah (e) Tipe 81 (15-19 rombel) : memiliki 3 wakil kepala sekolah (f) Tipe 82 (12-14 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah (g) Tipe C (9-11 rombel) : memiliki 2 wakil kepala sekolah (h) Tipe C1 (6-8 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah (1) Tipe C2 (3-5 rombel) : memiliki 1 wakil kepala sekolah
SD tidak memiliki wakil kepala sekolah

Tugas Tambahan

Tugas Tambahan yang diakui :

SMK:

1 Kepala Sekolah
-4 Wakil Kepala Sekolah
1 Kepala Lab IPA

Lanjutan

Berdasarkan sertifikasi pendidik (Kimia, Fisika, Bilogi)

Kepala Bengkel sesuai program peminatan

1 Paket 1 bengkel
Harus satu program keahlian
SK kepala sekolah diketahui oleh dinas pendidikan

1 Kepala Perpustakaan (cek dengan sarpras dan nomor pokok perpustakaan)

Kepala Program Keahlian

Sesuai program disekolah
Latar sertifikasinya sesuai dengan paket keahlian di kelompok program tersebut

1 Kepala unit produksi

K13

Pembina pramuka ( 2 Jam/minggu)

1-6 rombel : 1 pembina
7-12 rombel : 2 pembina
13-18 rombel : 3 pembina
19- : 4 pembina

Validasi Tugas Tambahan

Tanggal Mulai Tugas (TMT) harus diisi dan Valid
Tanggal Selesai Tugas (TST) harus diisi jika sudah tidak menjabat
No SK Harus diisi dengan benar
Tugas Tambahan yang diakui adalah Tugas Tambahan pada Sekolah Induk/pangkal.
Jumlah Guru dengan Tugas Tambahan yang sama dalam satu sekolah tidak boleh melebihi ketentuan.
Jika Tugas Tambahan tidak valid maka Jumlah Jam Tugas Tambahan tidak diakui (= 0 jam)

Validasi Data PNS

Data Valid PNS akan mengacu pada Database PUPNS yang dimiliki oleh BKN.

Link Profil PNS : http://www.bkn.go.id/profil-pns
Jika terjadi ketidaksesuaian antara Dapodik dan Data BKN maka Data BKN yang dianggap benar
Jika terdapat kesalahan pada data BKN, perbaikan harus dilakukan melalui BKD Muatan Lokal

Syarat diakuinya Mata pelajaran Muatan Lokal:

Muatan Lokal yang diajarkan merupakan Muatan Lokal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing masing melalui Perda/SK Gubernur/Bupati atau Walikota
SK tersebut harus diserahkan kepada Dirjen GTK
Nama Mata Pelajaran Mulok harus diisi benar benar sesuai dengan Penulisan Nama Mapel Mulok pada SK Gubernur/Bupati/Walikota. - Contoh : Misal tertulis pada SK : Bahasa Sunda, Maka Penulisan pada aplikasi Dapodik harus : Bahasa Sunda. Tidak boleh B. Sunda atau Bhs Sunda
Pengisian pada aplikasi Dapodik
Kurikulum KTSP; Jam wajib Mulok : 2 jam
Jika ada 2 mapel mulok, salah satu harus masuk jam wajib tambahan
Kurikulum 2013; Mapel Mulok dapat diisi pada salah satu pelajaran tersebut atau mapel tersendiri (Muatan Lokal) dengan menuliskan Nama Mapel Mulok sesuai dengan SK Gubernur Walikota.

GURU BK:

Guru BK dimasukkan ke dalam Rombongan Belajar dengan jenis jam : Jam Tambahan/jam Lainnya.
Jumlah Siswa dihitung berdasarkan Jumlah Siswa yang terdaftar pada Rombel (jjm Guru BK tidak berpengaruh pada penghitungan)
Minimum Siswa yang dibimbing adalah 150 Siswa, dapat membimbing pada sekolah lain.
Untuk Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan Kepala Sekolah minimum siswa yang dibimbing adalah 40
Untuk Guru BK yang memiliki Tugas Tambahan Wakasek minimum siswa yang dibimbing adalah 80

Validasi Guru BK

Jenis Guru harus diisi ‘Guru BK’
Kode bidang studi sertifikasi harus 810
Jumlah murid yang dibina minimal 150 siswa atau ekuivalen dengan 150 siswa
Jika Guru BK membina siswa pada sekolah lain maka yang bersangkutan harus mendaftarkan juga pada dapodik pada sekolah tersebut. Pastikan NUPTK pada kedua sekolah sama dan valid.
Jika menambah pada sekolah lain, jumlah minimum di sekolah induk harus sekurang2nya membina 40 siswa.

GURU TIK dan Validasinya:

Guru TIK pada kurikulum 2013 diperlakukan sama dengan Guru BK
Jenis Guru untuk Guru TIK harus diisi ‘Guru TIK’
Jumlah minimum siswa untuk guru TIK sama dengan Guru BK
Jika mengajar pada Kurikulum KTSP, maka perhitungan JJM sesuai dengan jumlah jam yang diampu sama seperti mata pelajaran lainnya.

Mekanisme Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018

VERIFIKASI KEHADIRAN

Setiap Guru harus mengisi daftar Kehadiran Online (Hadir GTK), efektif mulai Juli 2018
Jika sudah menggunakan Mesin Sidik Jari dapat disinkronkan dengan Hadir GTK (jika mesin mendukung teknologi online)
Daftar kehadiran digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk memverifikasi usulan SKTP

Login Aplikasi Hadir GTK

NPSN
NPSN sekolah sesuai dengan NPSN yang ada pada data master sekolah di dapodik
Userid
User id ada dua macam yang diperbolehkan

User ID dapodik (OPS) yang biasa digunakan untuk login pada aplikasi dapodik
User ID kepala Sekolah yang dibuat oleh OPS pada aplikasi dapodik untuk data PTK kepala sekolah.
Password
Sesuai dengan user Id yang digunakan
Capthca
Angka yang tertera pada form login

SINKRONISASI DATA DENGAN BKN

Guru PNS yang NIP nya tidak terdaftar pada BKN tidak diakui sebagai PNS
Pangkat Golongan dan Masa Kerja mengacu pada data BKN (untuk perhitungan Gaji Pokok)
Jabatan PNS mengacu pada Jabatan pada BKN
Keaktifan Guru mengacu pada data BKN

PERMASALAHAN

Gaji Pokok pada Dapodik lebih Tinggi dari Gaji Pokok pada Data BKN akan diambil Gaji Pokok pada BKN
Gaji Pokok pada BKN lebih Tinggi dari Gaji Pokok pada Data Dapodik Menunggu sampai disesuaikan pada Dapodik, atau akan diterbitkan sesuai Gaji Pokok pada Dapodik. Kekurangan pembayaran akan di rapel pada Semester berikut.
NIP tidak ditemukan pada BKN Jika karena kesalahan pengentrian pada Dapodik, perbaiki pada Dapodik. Jika kesalahan pada Data BKN, perbaiki data BKN. NIP harus sesuai antara Dapodik dan BKN.
Jabatan bukan Guru pada BKN Harus melakukan update sesuai dengan Jabatan yang tertera pada SK PNS.
Dinyatakan tidak aktif atau dalam masa Hukuman Jika sudah ada SK pengaktifan kembali, lakukan update pada SAPK.

KUNCIAN DATA DAPODIK

KUNCIAN SISWA

Siswa pada Rombel yang Gurunya sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci.
Siswa yang terkunci tidak boleh dipindahkan karena akan kembali ke Rombel Lama

KUNCIAN ROMBEL

Rombel yang Gurunya sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci.
Rombel yang terkunci tidak dapat dihapus (walau pada Dapodik nya bisa dihapus)
Pembelajaran dan Murid tetap mengacu ke Rombel yang terkunci walapun pada Dapodik sudah diubah

KUNCIAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran Guru yang sudah diusulkan Insentif Bukan PNS dan Tunjangan Profesi akan terkunci.
Pembelajaran yang terkunci tidak dapat dipindahkan ke Guru lain.
Pembelajaran yang dipindahkan ke Guru Lain akan membuat JJM Tidak normal.

KUNCIAN TUGAS TAMBAHAN

Tugas Tambahan untuk Guru yang sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci.
Tugas Tambahan yang terkunci tidak dapat dipindahkan Ke Guru Lain.
Jika Tugas Tambahan dialihkan ke Guru lain maka dapat menyebabkan Tugas Tambahan tidak diakui (berlebih).

KUNCIAN GAJI POKOK

Gaji Pokok untuk Guru yang sudah Siap SK atau Sudah SK akan terkunci.
Guru yang gaji pokok nya belum sesuai harap tidak diusukan dulu SKTP nya.
Setelah Gaji Pokok diperbaiki dan sudah muncul di SIM-TUN maka baru boleh diusulkan.
Gaji Pokok yang tertera pada SKTP tidak dapat diubah pada SIMBAR (tidak ada Reload Gaji Pokok)

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas informasi Mekanisme Penerbitan SKTP Guru Tahun 2018 ini silahkan lihat pada file preview dan download file pada link di bawah ini:

Download File: